Hari keseratus Presiden Jokowi: pembukaan ekonomi dan kecewaan penegakan hukum

Presiden Jokowi

Hari keseratus

Presiden Jokowi disetujui di perekonomian tapi dikecam pedas tentang HAM  Pada hari keseratus mandatnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dinilai sangat bagus di bidang reformasi perekonomian, tapi dikecam keras tentang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum HAM.

 Dipilih Julai lalu setelah naiknya politik tercepat, Jokowi dianggap para pengamat sebagai seorang dekat masyarakat; dia akan merayakan hari keseratusnya di kepala negara pada 28 Januari. RI adalah perekonomian pertama di Asia Tenggara. Dididik dalam rumah bambu, dia menjadi walikota sebuah kotamadya dan mengalamkan sifat populer ketika menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012, sebelum dipilih Presiden pada umur 53, tanpa dihubungkan dengan elit politik-militer negaranya dan tanpa dikaitkan juga dengan mantan diktator Suharto, yang era sepanjang 32 tahun (dari 1967 ke 1998).

Satu bulan sesudah dia bersumpah sebagai Presiden, Jokowi mencabut subsidi bensin dalam dua tingkat dengan menaikkan harga bensin lebih dari 30%; subsidi ini merupakan sebagian 20% anggaran dasar RI. Reformasi tersebut disetujui semua pengamat dan penguasa, karena uang diberi oleh pencabutan ini memberi fund yang penting untuk membangun infrastruktur yang dihilang tajam nusantara ini yang dibentuk 17.000 pulau. Tapi tindakan ini tidak diminati rakyat yang bersifat 250 million penduduk dengan sebagian besar (40%) mempunyai taraf hidup sangat lemah (kurang USD 2 sehari). Seorang pengamat politik independen, Paul Rowland, ujar kepada AFP bahwa ‘kelihatannya Jokowi mulai mandatnya dengan unggul”. “Pemerintahnya mengambil lebih tindakan di masa tiga bulan dari pemerintah lalu di masa tiga tahun”, tegasnya.

Presiden baru ini disetujui juga dengan besar untuk aksinya sesudah crash Air Asia (QZ8501) yang hilang di laut Jawa pada akhir Desember dengan membuat 162 korban. Dia memerintahkan revisi regulasi di bidang keamanan udara dan ikut serta dalam kordinasi penyelamatan dan pencarian.

 - “Tapi kita mundur di situasi jelek dulu”

Pada Januari, Jokowi dapat kemenangan politik, ketika DPR memutuskan mempertahankan pemilihan umum di tingkat daerah dan kabupaten, walaupun partainya tidak punya mayoritas. Sistem pemilihan umum tersebut membiarkannya menjadi presiden negara. Pada September lalu tindakan ini dihapuskan DPR, yang memilih pemilihan indirect, dan keputusan ini dianggap sebagai ancaman besar terhadap Jokowi pada waktu itu.

Tapi semua pendukung Jokowi, yang harap Presiden baru ini akan ambil tindakan keras di bidang pemberantasan korupsi yang merajalela di Nusantara dan di bidang penegakan HAM, sangat kecewa, ketika Presiden mengucapkan dia akan mempertahankan keputusannya yang menolak permohonan grasi untuk para terpidana narkoba mati. Pada Januari, eksekusi mati enam terpidana tersebut (dengan lima orang asing), menyala pergolakan diplomatik dengan Brasil dan Belanda, yang menarikh dubesnya, karena warganya dieksekusi. Tapi, walaupun ada kecam internasional keras dan meski demikian ada tigapuluh terpidana narkoba yang tunggu hukumannya, Jokowi akan mempertahankan keputusannya, karena opini negaranya sedang bergolak tentang narkoba dan hukuman mati.
“Mantan Presiden SBY ujar bahwa Indonesia akan memutuskan moratorium hukuman mati, tapi sekarang, kita mundur ke situasi jelek dulu”, kata penguasa Institut Setara untuk penegakan HAM.

Juga dianggap sebagai pembela pemberantasan anti-korupsi, Jokowi dikecam tajam karena dia pilih kepala polisi nasional yang adalah tersangka dalam tindakan korupsi hanya beberapa hari setelah dia dipanggil ke kepala Polri. Panggilan ini dikembalikan. Walaupun kepopuleran Presiden baru turun di pendapat umum, banyak warga negara menganggap Jokowi sebagai orang baru di dunia politik yang mampu berkembang negaranya. 

Untuk keterangan lebih lanjut:
http://news.okezone.com/read/2015/01/19/337/1094277/hukuman-mati-hanya-pencitraan-jokowi/ http://www.jpnn.com/read/2015/01/28/284129/100-Hari-Jadi-Presiden,-Apa-Kerja-Jokowi 
http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/82147-drama-100-hari-jokowi-jk